Pilbup Bondowoso Tak Terpengaruh Pemecatan 3 Anggota KPU

DKPP-RI-LogoKabarBondowoso.Com - Pemecatan tiga anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan Bupati di sana. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) tidak bersifat yudisial. Hal ini dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Widodo Eka Tjahjana, di ruang kerjanya, di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat (17/5/2013).

“Ini dua hal yang berbeda,” katanya. Hasil pemilihan bupati Bondowoso sudah ditetapkan pada 11 Mei 2013. Sementara, keputusan DKPP baru dibacakan 16 Mei 2013 dan baru dinyatakan berlaku sejak dibacakan.

“Jadi keputusan KPU Bondowoso menyangkut penghitungan suara tanggal 11 Mei masih sah secara yuridis,” katanya.

“Kedua, di dalam hukum tata negara maupun hukum konstitusi, lembaga yang punya kewenangan membatalkan keputusan KPU hanya dua.

Pertama, Mahkamah Konstitusi dan peradilan yang terkait, misalnya PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kedua, KPU sendiri, apabila menganulir keputusan yang ditetapkan,” kata Widodo.

Tim kuasa Haris Sonhaji dan Harimas, pasangan kandidat kepala daerah yang gagal menjadi peserta pemilukada Bondowoso, mengajukan gugatan terhadap proses pelaksanaan pemilukada Bondowoso ke MK pada 14 Mei 2013. Rencananya hasil keputusan DKPP ini akan dijadikan bukti bahwa pelaksanaan pemilukada di Bondowoso tidak netral, profesional, dan independen.

“Keputusan DKPP bisa jadi alat bukti. Hanya MK tidak cukup hanya memperhatikan satu alat bukti ini,” kata pria yang juga Dekan Fakultas Hukum Unej ini. Keputusan DKPP sebenarnya tak masuk ke ranah yudisial, melainkan ekstra yudisial. Widodo mengatakan, komisoner KPU Bondowoso sudah menemuinya untuk berkonsultasi tentang kemungkinan Badan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Unej bisa membantu mereka.

“Kemungkinan tentang bagaimana penyelenggaraan persidangan jarak jauh di MK, karena kami punya fasilitas video conference hasil kerjasama FH Unej dengan MK,” katanya.

DKPP memberhentikan dengan tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Bondowoso Zainuddin dan dua komisioner lainnya yakni Ahmad Tohir Yudianson dan Muhammad Malik. Dua komisioner lainnya, Hadi Ismanto dan Sahlawi Zain mendapat teguran keras. Keputusan itu dikeluarkan dalam sidang etik yang dipimpin langsung Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Kamis (16/5/2013) kemarin.

Kuasa hukum penggugat dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Haris Sonhaji dan Harimas, Sido Gatot, hadir dalam persidangan itu. Sementara perwakilan dari pasangan calon penggugat lainnya, yakni Suroso dan Darmaji, absen. KPU dan Panwaslu Bondowoso, menurut Sido, terbukti bekerja tidak profesional.

“Mereka banyak melanggar asas-asas dalam pemilu,” katanya. Dua lembaga ini dinilai tidak netral dan independen. Mereka dianggap berpihak kepada salah satu pasangan kandidat. Pemilukada Bondowoso sendiri digelar 6 Mei 2013 lalu. Hasilnya, pasangan Amin Said Husni – Salwa Arifin menang telak atas kandidat lainnya, Mustawiyanto – Abdul Manan. [wir] (BeritaJatim.Com)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *